Archive for June, 2007
Keppres kembali ke UUD 45
KEPPRES 150/1959, KEMBALI KEPADA UNDANG UNDANG DASAR 1945
Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor:150 TAHUN 1959 (150/1959)
Tanggal:5 JULI 1959 (JAKARTA)
Kembali ke Daftar Isi
Tentang:KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG.
Dengan ini menyatakan dengan khidmat : Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar [...]
Piagam Jakarta & Dekrit Presiden
PIAGAM JAKARTA
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, [...]
10 Commandments: motorists
Print This Article | Close this window
Vatican issues “10 Commandments” for good motorists
Tue Jun 19, 2007 2:17PM BST
By Philip Pullella
VATICAN CITY (Reuters) – Thou shall not drive under the influence of alcohol. Thou shall respect speed limits. Thou shall not consider a car an object of personal glorification or use it as a place of [...]
Local Government
A few good people and local government [...]
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )Jimly Asshiddiqie. ISLAM DAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
ISLAM DAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL[1]
Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.[2]
Salah satu agenda nasional yang sejak masa sebelum reformasi hingga saat ini banyak didengungkan adalah pembangunan hukum nasional, yang pasca era reformasi banyak disebut dengan istilah reformasi hukum nasional. Sebelum reformasi, pembangunan hukum nasional ditujukan terutama untuk melakukan perubahan berbagai aturan hukum produk kolonial [...]
Read Full Post | Make a Comment ( 1 so far )Integrasi Hukum Islam
Ketua MK: Perda Sebaiknya Tak Gunakan Istilah yang Mengundang Masalah
Ahad, 17 Juni 2007 06:00
Jakarta, NU Online
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengkritik maraknya peraturan-peraturan daerah (perda) yang memiliki nuansa atau semangat agama. Menurut dia, sebaiknya perda-perda tersebut tidak menggunakan nama atau istilah yang bisa menimbulkan masalah.
Hal tersebut ia kemukakan saat menjadi narasumber pada [...]
dbti_SKB Rumah Ibadah
// –> June 18, 2007
Highlight Berita Agama
25/02/2007
6.000 Umat Konghucu Rayakan Imlek Nasional Bersama SBY
JAKARTA – Sebanyak 6.000 umat Konghucu menghadiri perayaan Imlek nasional di di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (24/2). Acara yang diselenggarakan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) juga dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain Presiden [...]
dbti_Perda Syariat 1
June 18, 2007
HASIL PENCARIAN
Cari Artikel Berita Indonesia (Search):
Match case Regex search
Hasil Pencarian:
Mayoritas Publik Pertahankan Pancasila sebagai Ideologi
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menilai, mayoritas publik mengidealkan Indonesia mengembangkan negara berdasarkan Pancasila, dan hanya sebagian kecil yang menginkan seperti negara demokasi di Barat maupun negara Islam di [...]
PGI-MUI: Judicial Review Perda Syariat
Sitemap | Redaksi | Hubungi Kami
// –> June 18, 2007
Highlight Berita Agama
25/02/2007
6.000 Umat Konghucu Rayakan Imlek Nasional Bersama SBY
JAKARTA – Sebanyak 6.000 umat Konghucu menghadiri perayaan Imlek nasional di di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (24/2). Acara yang diselenggarakan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) juga dihadiri Presiden Susilo [...]
DPR_Perda Syariat
SURAT MEMOMORANDUM ANTI PERDA SYARIAT ISLAM TAK JADI DIKIRIM KE PRESIDEN
Tanggal :
05 Jul 2006
Sumber :
dpr.go.id
dpr.go.id,
Rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi di DPR memutuskan untuk menganggap selesai kontroversi seputar penolakan terhadap peraturan daerah yang berlandaskan syariat Islam.
”Rapat memutuskan bahwa masalah perda syariat Islam sudah dianggap selesai. Tak jadi persoalan lagi. Surat memorandum yang berkeberatan [...]
« Previous Entries