Perda Syariat in Blogs: Dec 2007
—————————-********————————-
HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA-Yusril Ihza Mahendra
“Dengan uaraian-uraian di atas itu, saya ingin mengatakan bahwa hukum Islam di Indonesia, sesungguhnya adalah hukum yang hidup, berkembang, dikenal dan sebagiannya ditaati oleh umat Islam di negara ini. Bagaimanakah keberlakuan hukum Islam itu?Kalau kita melihat kepada hukum-hukum di bidang perubadatan, maka praktis hukum Islam itu berlaku tanpa perlu mengangkatnya menjadi kaidah hukum positif, seperti diformalkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bagaimana hukum Islam mengatur tatacara menjalankan solat lima waktu, berpuasa dan sejenisnya tidak memerlukan kaidah hukum positif. Bahwa solat lima waktu itu wajib fardhu ‘ain menurut hukum Islam, bukanlah urusan negara. Negara tidak dapat mengintervensi, dan juga melakukan tawar menawar agar solat lima waktu menjadi sunnah mu’akad misalnya. Hukum Islam di bidang ini langsung saja berlaku tanpa dapat diintervensi oleh kekuasaan negara. Apa yang diperlukan adalah aturan yang dapat memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk menjalankan hukum-hukum peribadatan itu, atau paling jauh adalah aspek-aspek hukum administrasi negara untuk memudahkan pelaksanaan dari suatu kaidah hukum Islam.
Ambillah contoh di bidang hukum perburuhan, tentu ada aturan yang memberikan kesempatan kepada buruh beragama Islam untuk menunaikan solat Jum’at misalnya. Begitu juga di bidang haji dan zakat, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan jemaah haji, administrasi zakat dan seterusnya. Pengaturan seperti ini, berkaitan erat dengan fungsi negara yang harus memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Pengaturan seperti itu terkait pula dengan falsafah bernegara kita, yang menolak asas “pemisahan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan” yang dikonstatir ole Professor Soepomo dalam sidang-sidang BPUPKI, ketika para pendiri bangsa menyusun rancangan undang-undang dasar negara merdeka.
Adapun hal-hal yang terkait dengan hukum perdata seperti hukum perkawinan dan kewarisan, negara kita menghormati adanya pluralitas hukum bagi rakyatnya yang majemuk, sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.” READ MORE
———————–*******—————–
| 2 Dec 2007 by irey ORZ!E Pemerintah daerah yang membuat Perda berbasis syariat Islam ini ternyata dianggap mampu mengembalikan nilai moral masyarakat yang sudah rusak apalagi banyak kasus yang merajalela tentang perzinaan, sedangkan Peraturan yang dibuat … Loha Haloooo – http://sensobilu.blogspot.com/ |
Perda Syariah dan Orientasi Kemaslahatan
| 7 Dec 2007 by Anis Masduki Salah satu isu sentral yang menghangat adalah tawaran Perda Syariat. Seperti kita ketahui, dalam percaturan politik, sosial dan kehukuman mutakhir, pengatasnamaan Syariat jamak dilakukan beberapa tokoh, kelompok dan … Dari Teks Menuju Realitas – http://anismasduki.blogspot.com/ |
PKS Bantah Kalah di Sulsel Karena Isu Perda Syariah
| 5 Dec 2007 by Cheriatna “Yang membawa isu Perda Syariah adalah kelompok Abdul Azis Qahhar Muzakkar,” kilah Presiden PKS Tifatul Sembiring di sela Konferensi Pers Silaturahmi Nasional Kepala Daerah dukungan PKS di Restoran Ratu Kuring, Buncit, Jakarta Selatan, … Kata Media Tentang PKS – http://smsplus.blogspot.com/ [ More results from Kata Media Tentang PKS ] |
| 30 Nov 2007 by wahyu pena Selain perubahan pancasila sebagai ideologi, ada lagi isu yang tak kalah serunya, yakni perda syariat. Lebih anehnya lagi mayoritas ormas-ormas besar kebingungan ketika harus dibenturkan dengan perihal syariat pada tataran makro dan … pesanggrahan kata – http://hamidafif.blogspot.com/ |
Kebijakan Daerah Bernuansa Syariah
| 7 Dec 2007 by cheriatna Lalu, tahun 2005 sampai Juli 2007, tak satu pun qanun syariah disahkan. Ini menguatkan sinyalemen sebagian kalangan bahwa dua tahun terakhir, gairah membuat perda syariah cenderung meredup. Pada enam daerah yang diteliti itu, … Rumah Blogger PKS – http://pks-indonesia.blogspot.com/ |
Kebebasan Beragama di Indonesia
| 6 Dec 2007 by Montfortan Data survei SLI di atas dapat dijadikan sebagai patokan untuk mengukur bagaimana sebenarnya respons umat Islam atas maraknya tuntutan pemberlakuan syariat Islam di Indonesia yang diawali dengan bermunculannya perda-perda bernuansa … god’s love – http://montfortan-godslove.blogspot.com/ |
R. William Liddle “Sistem Demokrasi Liberal Sesuai Keinginan …
| 14 Dec 2007 by BACA, TULIS, LAWAN! Mungkin kita perlu memisahkan antara perda-perda yang betul-betul berdasarkan syariat, seperti tentang pemakaian jilbab, dan yang bersifat umum, misalnya tentang minuman keras, perjudian, pelacuran dan masalah-masalah sejenis. … moh. hanifudin mahfuds – http://hanifmahfuds.blogspot.com/ |
| 9 Dec 2007 by Gene Netto Tetapi inti dari perkara ini adalah Perda Syariah yang membuka pintu bagi guru tersebut. Dalam perda itu, semua yang Muslim wajib memakai jilbab. Sebagai seorang Muslim, saya juga merasa yakin bahwa perempuan wajib menutup auratnya. … Gene Netto – http://genenetto.blogspot.com/ [ More results from Gene Netto ] |
| 5 Dec 2007 by rahmat Apakah fenomena jilbab punya andil di dalam maraknya aspirasi peraturan daerah (perda) syari’ah, atau sebaliknya, perda syari’ah menjadi faktor merebaknya fenomena jilbab? Atau semacam gayung bersambut, tren jilbab sebagai mode, … latahzan – http://r4hm4t123.blogspot.com/ |
kata-kata bijak 25 Dec 2007
Jika perda atau peraturan yang bernuansa syariat Islam terus berkembang, maka jangan heran kalau suatu hari nanti ada saudara kita yang mengatakan kami tidak bisa bersama dengan Indonesia lagi — Akbar Tandjung, 24 Juni 2006 …
bismillaahirrahmaanirrahim: assalaamualaikum… – http://ekohm.multiply.com/
DARI PARADIGMA MENUJU KE MUATAN LOKAL KURIKULUM*
| 9 Dec 2007 by greata … pengaruh sebelum masuknya Muhammadiyah, gagalnya Ordonansi Guru tahun 1928 dan Ordonansi Sekolah Liar tahun 1932, persaingan pengaruh Perti dan Muhammadiyah di tingkat nagari, dan sekarang perda syariah di tingkat kabupaten/kota. … Menuju Kemajuan Peradaban – http://gre84.blogspot.com/ |
Pembelokan Makna ACIS (Annual Conference on Islamic Studies)
| 4 Dec 2007 by insists Selanjutnya, dalam mengamati fenomena perdagangan perempuan yang marak terjadi di Indonesia, seorang pemakalah mempertanyakan efektivitas peran partai politik Islam, perda syariah di beberapa daerah, institusi pendidikan Islam, … Insists Back Up @ Multiply – http://insists2.blogspot.com/ – References |
| 6 Dec 2007 Dhi dipaksa ikut ke kantor polisi terdekat karena dianggap melanggar peraturan daerah anti-prostitusi. Dhi berusaha menjelaskan bahwa ia bukan pelacur. Ia telah menunjukkan semua kartu identitasnya, dari KTP hingga kartu nama dari … My Thought, My Mind, My Feelings – http://narcistsociety.multiply.com/ |
Re: Gubernur Sumbar Sediakan Satu Jam “Chatting”8 Dec 2007
Gubernur yg kreatif …membangun komunikasi… juga ini Gubernur Sumbar Ajak Kabupaten Buat Perda Sesuai Syariah… http://myquran.org/forum/index.php/topic,28275.0.html GIMANA GUBERNUR YANG LAIN ? :Hmmm:
myquran – Komunitas Muslim Indonesia – http://myquran.org/forum/index.php
